Bentuk – Bentuk Pidana yang Berlaku di Indonesia

Madiun,Justicecyber.online-Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia.Senin (1/3/2021)
Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari (Hoofd Straffen):

A. Pidana mati

B. Pidana penjara

C. Pidanan kurungan

D. Pidana denda

Pidana pokok dalam hukum pidana militer tidak berbeda cuma dalam penerapan pidana tambahan sedikit berbeda .

Adapun pidana tambahan terdiri dari (Bijkomende Straffen):

A. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

B. Pidana perampasan barang-barang tertentu

C. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adapun pidana tambahannya adalah sebagai berikut :

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
ke-2, Penurunan pangkat;
ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Di atas telah disebutkan bahwa dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan antara kedua yaitu:

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat fakultatif maksudnya adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih).
Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.
Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Secara rinci kita akan membahasa jenis-jenis pidana yang diatur Pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , sebagai berikut :

Baca Juga :  Nuri Karimatunnisa : Guru SMP Ma’arif Ngawi Dan Pengasuh Panti Asuhan As Syarifah Ngawi, Mengucapkan HUT Bhayangkara Ke 74

1) Pidana Pokok

Pidana Mati
Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, semakin banyak pasal yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, contohnya Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP.

Diluar KUHP pun ada beberapa Undang-undang yang mencantumkan pidana mati sebagai ancamannya contohnya Undang-undang Narkotika (UU No.9 tahun 1976).

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.
Pendapat yang yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.

Pada tanggal 11 desember 1977 di Deklarasi Stockholm, Amnesti Internasional telah menyerukan penghapusan pidana mati di seluruh dunia. Di Indonesia ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana mati sakit jiwa atau wanita itu sedang hamil, hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

Pidana Penjara
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa penjahat-penjahat inggris ke Australia.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun ). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Pengecualian terhadap di luar KUHP, yaitu dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.

Baca Juga :  Peduli Papua, Kapolda Jateng Launching Program Pola Anak dan Orang Tua Asuh Pelajar/Mahasiswa Asli Papua

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain. Pada uraian mengenai pidana denda di belakang di katakan bahwa negeri Belanda telah diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

a) Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai custodia honesta untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai coustodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Khusus Untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak ) terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

Pada delik dolus tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu pasal di atur tentang unsur sengaja dan culpa seperti pasal 483 dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel pidananya di Negeri Belanda, yaitu Artikel 418 dan 419 WvS). Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa contohnya ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut artikel 248 ter WvS). Mengapa ada pidana penjara pada delik culpa menurut Vos karena sulitnya menarik garis pemisah antara sengaja dan culpa

Sebenarnya ada contoh yang lebih tepat, dimana hanya ada pidana penjara pada delik culpa, yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matiya orang, dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Baca Juga :  SUGENG MANGHAYUBAGIYO WARSO ENGGAL TH 2021

Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga dan handai tolan

Perbedaan lebih lanjut, ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat 2 KUHP). Lebih berat bagi orang indonesia menurut Jonkers, karena umumnya terdiri dari petani, sehingga sulit bekerja di penjara sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepenjaraan.

b) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif. Pada zaman majapahit telah terkenal adanya pidana denda. Begtu pula pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau, dan lain-lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) pun terdapat denda adat semacam itu. Kadang-kadang denda semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku dimana pelanggar hukum itu menjadi anggota.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan[7]. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipukul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

c) Pidana Tutupan .

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut di terapkan.

Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.(Adv)

NANANG M

About NANANG M

Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Desa Ketawang Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia Telp : 085231051822 WA : 082335226877 Bank Jatim : 0982024722 / NANANG M By Support Civil Society Organization "PRIMA INDONESIA FOUNDATION" AHU-001484.AH.01.07.Tahun 2016 Notaris : R.Rulianto.SH NPWP : 31.470-856.1.621.000 PT. ALKA HAKIKI GROUP KEMENKUHAM RI NO.AHU-0000995.AH.01.01 TAHUN 2020 Notaris : IRPAN HARIANJA. SH.MH.MKN NPWP : 93.955.619.7-621.000 https://Justicecyber.online PENANGGUNG JAWAB & WARTAWAN LIPUTAN BERITA ONLINE PIMPINAN CABANG KAB.BLITAR, KOTA BLITAR, KAB.TULUNGAGUNG, KAB.TRENGGALEK : ANGGONO SATRIYANTO. REPORTER : SUDARMAJI, EKA, PERS PIMPINAN CABANG KOTA KEDIRI & KAB.KEDIRI : EDI SANTOSO PIMPINAN CABANG KAB.MAGETAN & KAB.NGAWI : ROLAND, PENDI, MIFTAH, LUTFIANALA PENASEHAT HUKUM : ROSSYIH, PAMUDJI,SH.MH, ARIE PURNOMOSIDI,SH.MH DEWAN PENGAWAS & PEMBINA : ADI SUPARTO (WARTAWAN UTAMA)

View all posts by NANANG M →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *