PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT BATCH II SUDAH DIGELAR

Jakarta, Justice Cyber – Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pro Bono Awards 2019 Pro Bono Champions pekan lalu menyisakan pertanyaan bagi pihak yang menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Apakah selama ini, terdapat kurikulum pro bono dalam PKPA?

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Prof. Benny Riyanto menilai, para penyelenggara PKPA ke depan seharusnya memasukkan materi pro bono. Selain itu, materi pro bono juga perlu diperkuat dengan materi etika profesi agar para advokat turut mendorong membuka access to justice bagi masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

“Materi pro bono, perlu untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ada beberapa penyelenggara yang masih belum memasukkan materi pro bono, bahkan kalau perlu tidak hanya materi pro bono yang dimasukkan dalam kurikulum PKPA itu namun juga perlu dikuati dengan materi terkait dengan etika profesi advokat itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Nasional Pro Bono 2019 yang digelar oleh panitia bekerjasama dengan program eMpowering Access to Justice (MAJu) yang diimpelementasikan oleh The Asia Foundation dan didukung oleh USAID di Jakarta.

Materi pro bono tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Prof. Benny, karena melalui pro bono, konsep negara hukum yang memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum serta jaminan kedudukan sama di hadapan hukum dapat terimplementasikan dengan baik. Bahkan masyarakat miskin atau kelompok marjinal, berhak atas pendampingan hukum, karena pendampingan hukum adalah wujud kehadiran negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Upaya mendorong gerakan pro bono menguat sejak tahun 2016 dengan adanya diskusi, pertemuan serta penyusunan panduan pelaksanaan pro bono. Tak hanya itu, apresiasi juga secara aktif diberikan kepada advokat yang berkomitmen melakukan aktivitas pro bono sejak tahun 2018.

Baca Juga :  KAPOLDA JATIM DITRESKRIMUM BERHASIL MEMBONGKAR TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM ILEGAL

Senada dengan pendapat Prof. Benny, sebagai penyelenggara PKPA yang bekerjasama dengan PERADI serta Fakultas Hukum Universitas Yarsi juga memasukan materi pro bono sebagai materi tambahan dalam kurikulum belajar. Hal ini dilakukan untuk mencetak advokat-advokat yang tak hanya kompeten dalam bidang hukum, namun sebagai profesi yang officium nobile.

Berusaha meningkatkan kesadaran kepada setiap advokat untuk senantiasa membantu kalangan marjinal melalui aktivitas pro bono. Pada kelas pertama, yang telah diselenggarakan Oktober lalu, materi tambahan cyber law dan pro bono menjadi favorit para peserta PKPA kelas pertama. “Cyber law dan pro bono itu sangat bagus, menurut saya itu perlu dipertahankan,” kata Junivar, salah satu fresh graduate yang mengikuti PKPA kelas pertama.

Mengusung konsep “Weekend Class”, PKPA akan kembali digelar kembali pada tahun 2020. Setiap peserta akan dibekali ilmu oleh sederet pengajar ternama, dari akademisi hingga praktisi hukum. Tak hanya terbatas pada teori, peserta juga mendapatkan pengalaman dan best practice dari para praktisi hukum, sehingga materi yang dibahas akan semakin relevan dan kontekstual. PKPA kelas kedua – weekend class akan dimulai pada Sabtu, 18 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020.(red)

NANANG M

About NANANG M

Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Desa Ketawang Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia Telp : 085231051822 WA : 082335226877 Bank Jatim : 0982024722 / NANANG M By Support Civil Society Organization "PRIMA INDONESIA FOUNDATION" AHU-001484.AH.01.07.Tahun 2016 Notaris : R.Rulianto.SH NPWP : 31.470-856.1.621.000 PT. ALKA HAKIKI GROUP KEMENKUHAM RI NO.AHU-0000995.AH.01.01 TAHUN 2020 Notaris : IRPAN HARIANJA. SH.MH.MKN NPWP : 93.955.619.7-621.000 https://Justicecyber.online PENANGGUNG JAWAB & WARTAWAN LIPUTAN BERITA ONLINE PIMPINAN CABANG KAB.BLITAR, KOTA BLITAR, KAB.TULUNGAGUNG, KAB.TRENGGALEK : ANGGONO SATRIYANTO. REPORTER : SUDARMAJI, EKA, PERS PIMPINAN CABANG KOTA KEDIRI & KAB.KEDIRI : EDI SANTOSO PIMPINAN CABANG KAB.MAGETAN & KAB.NGAWI : ROLAND, PENDI, MIFTAH, LUTFIANALA PENASEHAT HUKUM : ROSSYIH, PAMUDJI,SH.MH, ARIE PURNOMOSIDI,SH.MH DEWAN PENGAWAS & PEMBINA : ADI SUPARTO (WARTAWAN UTAMA)

View all posts by NANANG M →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *