Berita TNI & POLRI

Selengkapnya

Kodim 0802/Ponorogo Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum TW IV TA. 2020

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

LP3ES Ungkap 4 Tanda Indonesia Semakin Otoriter Republika JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini mengatakan, pemerintahan Indonesia saat ini semakin otoriter. Hal ini terbukti dari empat hal yang menunjukkan iklim demokrasi dalam negeri semakin turun. Pertama adalah adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang memimpin. Meskipun Didik tak mengungkapkan secara eksplisit siapa pemimpin yang dimaksud dalam pemaparannya. “Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus, dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,” ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10). Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk ‘mengurung’ pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi. Ketiga, toleransi kepada kekerasan, keempat adalah komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar. Berdasarkan empat kriteria itu, kata Didik, pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter. “Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,” tambahnya. Hal ini semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang. “Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,” ujar Didik.

Latest Posts

View All

Kodim 0802/Ponorogo Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum TW IV TA. 2020

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

LP3ES Ungkap 4 Tanda Indonesia Semakin Otoriter Republika JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini mengatakan, pemerintahan Indonesia saat ini semakin otoriter. Hal ini terbukti dari empat hal yang menunjukkan iklim demokrasi dalam negeri semakin turun. Pertama adalah adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang memimpin. Meskipun Didik tak mengungkapkan secara eksplisit siapa pemimpin yang dimaksud dalam pemaparannya. “Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus, dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,” ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10). Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk ‘mengurung’ pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi. Ketiga, toleransi kepada kekerasan, keempat adalah komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar. Berdasarkan empat kriteria itu, kata Didik, pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter. “Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,” tambahnya. Hal ini semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang. “Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,” ujar Didik.

Latest Posts

View All

Kodim 0802/Ponorogo Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum TW IV TA. 2020

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

LP3ES Ungkap 4 Tanda Indonesia Semakin Otoriter Republika JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini mengatakan, pemerintahan Indonesia saat ini semakin otoriter. Hal ini terbukti dari empat hal yang menunjukkan iklim demokrasi dalam negeri semakin turun. Pertama adalah adanya upaya pemberangusan terhadap lawan politik dari rezim yang memimpin. Meskipun Didik tak mengungkapkan secara eksplisit siapa pemimpin yang dimaksud dalam pemaparannya. “Jadi lawan politik yang melakukan prosedur demokrasi melalui kritik di publik diberangus, dengan alat negara, propaganda media sosial, dan sebagai macam,” ujar Didik dalam diskusi yang digelar LP3ES, Ahad (18/10). Kedua, adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijadikan alat untuk ‘mengurung’ pikiran-pikiran yang memperjuangkan demokrasi. Ketiga, toleransi kepada kekerasan, keempat adalah komitmen kepada aturan demokrasi dilanggar. Berdasarkan empat kriteria itu, kata Didik, pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter. “Kita sudah masuk negara otoriter. Kemudian demokrasi kita melekat melahirkan pemimpin otoriter,” tambahnya. Hal ini semakin diperparah, ketika para aktivis ditangkap, diborgol, dan dipertontonkan di depan publik. Padahal, mereka hanya menyampaikan pandangannya, bukan mencuri atau menghilangkan nyawa seseorang. “Pemimpin yang memperlakukan aktivis pejuang demokrasi seperti kriminal, pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan saya. Itu menurut saya pemimpin yang jahat,” ujar Didik.